JAKARTA, Detak Indonesia News – 25 Juli 2025 Kasus yang menjerat mantan pejabat publik Tom Lembong terus menjadi perhatian luas publik. Putusan pengadilan terhadap Tom Lembong menuai respons beragam dan memantik diskusi hangat mengenai keadilan hukum serta akuntabilitas kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas.
Salah satu yang turut menyoroti perkembangan kasus ini adalah Alif Basuki, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MARAK) Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi proses hukum dengan tetap berpijak pada rasa keadilan publik yang harus dilindungi.
“Keputusan hukum adalah produk dari sistem peradilan yang harus dihormati. Namun, apabila ada elemen keadilan yang dirasa belum terpenuhi oleh publik, maka jalur upaya hukum lanjutan terbuka untuk diuji. Kita harus percaya pada proses dan mendorong agar semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Alif dalam pernyataannya di Jakarta.
Alif menegaskan bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, prinsip keadilan dan transparansi harus dikedepankan, bukan keberpihakan terhadap individu tertentu, siapa pun itu.
“Kita menghormati putusan hukum, bukan membela personal. Karena ini bukan soal individu, tapi soal supremasi hukum. Proses hukum masih berjalan, dan masih ada ruang untuk menguji kebenaran materil dari putusan yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, MARAK Indonesia mendorong agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersikap progresif dan menyeluruh dalam menuntaskan kasus ini. Termasuk membuka ruang pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat.
“Kami mendukung langkah Kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini seterang-terangnya. Jika ada pihak lain yang turut terlibat, termasuk pejabat atau menteri lain, maka harus diperiksa tanpa pandang bulu. Semua harus transparan di mata hukum,” tandas Alif.
MARAK juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum di tengah sorotan tajam masyarakat. Dalam situasi yang menyedot perhatian nasional ini, semua pihak diminta menjaga integritas proses hukum dan menjauh dari bentuk intervensi politik atau tekanan eksternal.
“Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya untuk memenuhi prosedur, tapi demi memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Integritas lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas,”pungkasnya.
