Detakindonesianews.com, Jakarta, 13 April 2026 — Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bersama Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) menggelar sesi pleno bertajuk “Intelektual Antardisiplin Berbicara Tentang Indonesia Hari Ini” di Auditorium IMERI, Kampus FKUI Salemba, Senin (13/4).
Forum ini mempertemukan lebih dari 100 ilmuwan kampus dan intelektual publik lintas disiplin—mulai dari ekonomi, kesehatan, hukum hingga sosial-humaniora—untuk merumuskan langkah strategis menghadapi kompleksitas persoalan bangsa yang kian multidimensional.
Perwakilan Dewan Guru Besar FKUI, Teddy Prasetyono, menegaskan bahwa pertemuan ini bukanlah agenda politik praktis, melainkan gerakan moral yang menjadi mandat utama insan akademik.
- “Ketika para ilmuwan berkumpul, kami tidak sedang berpolitik praktis. Ini adalah gerakan moral. Universitas adalah lembaga otonom yang berada di jantung masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Magna Charta Universitatum (1988). Ia tidak bisa disamakan dengan lembaga politik maupun bisnis,” ujarnya.
Ia menekankan, fungsi utama universitas adalah memproduksi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, serta pengetahuan sosial-humaniora demi kemaslahatan umat manusia. Selain itu, universitas juga berperan membangun budaya berpikir rasional di tengah masyarakat.
Menurutnya, dalam praktik global, hampir tidak ada kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah. Namun, kondisi di Indonesia justru menunjukkan tantangan serius.
“Pertanyaan krusialnya: di mana posisi ilmuwan ketika hasil riset diabaikan? Ketika kebijakan tidak berbasis data, maka risiko krisis—ekonomi, sosial, hingga kemanusiaan—menjadi tak terhindarkan,” tegas Teddy
Ia juga mengkritik fenomena pengambilan kebijakan yang cenderung populis dan berorientasi pada status quo kekuasaan, alih-alih kepentingan publik, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Sementara itu, perwakilan FIAD, Sulistyowati Irianto, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menghasilkan kerangka pemikiran baru sekaligus bahan pembelajaran untuk memperkuat ketahanan masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan pengetahuan yang bisa langsung dimanfaatkan untuk mendampingi masyarakat, terutama kelompok miskin, rentan, dan perempuan, agar tetap resilien menghadapi krisis,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, para ilmuwan mengidentifikasi 7 krisis utama yang berpotensi dihadapi Indonesia ke depan, yaitu:
1. Krisis ekonomi
2. Krisis pangan
3. Krisis kesehatan
4. Krisis energi dan sumber daya alam
5. Krisis hukum
6. Krisis sosial dan budaya
7. Krisis pendidikan tinggi
Forum ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Masyarakat didorong untuk menggali potensi lokal, termasuk dalam menghadapi ancaman krisis pangan, energi, dan layanan publik.
Pengetahuan lokal yang telah lama hidup dalam budaya Nusantara dinilai menjadi aset penting. Berbagai komunitas etnik di Indonesia terbukti memiliki sistem pengetahuan, hukum, demokrasi, hingga praktik kesehatan yang adaptif terhadap kondisi geografisnya.
Kolaborasi antara sains modern dan kearifan lokal menjadi kunci.
“Ketahanan masyarakat tidak hanya dibangun dari atas, tetapi juga dari bawah. Kolaborasi antara ilmuwan, intelektual publik, dan masyarakat adalah jalan keluar menghadapi krisis multidimensional,” pungkas Sulistyowati.
Hasil forum ini diharapkan menjadi rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat daya tahan bangsa di tengah ketidakpastian global.
