Rokan Hulu, Detakindonesianews -Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkai dengan Sertifikasi Produk Halal dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (04/03/2025).
Hadir secara langsung maupun yang terhubung secara virtual Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tom Sitohir, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan penyelenggara jaminan produk halal Haikal Hasan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, M.Si, pejabat tinggi Pratama kementerian dan lembaga para gubernur-bupati walikota, dari Pemkab Rokan Hulu diikuti langsung secara virtual Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, Kepala Kemenag Rokan Hulu H. Zulkifli Syarif, S.Ag., M.Pd.i, Perwakilan Kapolres Rokan Hulu, Asisten II Drs. H. Ibnu Ulya, M.Si, dan Beberapa Kepala OPD terkait atau yang mewakili.
Dalam arahannya Tito menyebutkan Kepentingan untuk memberikan jaminan sertifikasi produk halal bukan hanya berdasarkan ideologi atau keagamaannya tapi lebih dari pertarungan dagang (market) antar dunia yang tanpa batas saat ini.
“Indonesia termasuk dalam posisi keempat populasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, dimana berdasarkan Survey 87, 2 persen masyarakat Indonesia lebih memilih produk halal dan menjadi konsumen makanan halal no 1 di dunia” ujarnya.
Seperti yang diketahui China dan Australia saat ini sangat bergerak cepat menciptakan produk halal yang menyasar konsumen muslim termasuk Indonesia, Jadi untuk menjaga produsen Indonesia sertifikasi halal ini menjadi hal yang penting untuk segera di lakukan.
Sementara itu, kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Haikal Hasan mengatakan pengusaha-pengusaha lokal setelah bersertifikat halal langsung bisa bermain di pasar dunia.
Seorang ibu hanya pengusaha keripik singkong dan keripik pisang di Jawa Timur telah Mencapai Produksi menembus 2 kontainer untuk dipasarkan ke Negara Perancis, jadi yang ingin saya sampaikan kepada Kepala Daerah yang saya hormati di seluruh Indonesia seperti persis apa yang diarahkan oleh pak Tito bahwa kita bicara soal lifestyle” jelasnya.
Haikal Hasan menambahkan bahwa 20.640 Triliun adalah angka hasil produk halal dunia pada tahun 2024, sementara Indonesia hanya dapat 673 atau 3,2 persen dari total angkaproduk halal dunia yang terjual.
“penjualan produk Indonesia rendah bukan karena tidak halal tapi karena kita tidak tertib sertifikasi halal padahal peluang ini sangat besar kita cukup terbit halal maka angka kita agar akan menembus nomor satu dunia karena peluang di dalam negeri banyak tapi terabaikan”ungkapnya.
Selanjutnya, Haikal berpesan kepada para kepala daerah untuk mendorong, mendukung dan memfasilitasi sertifikasi halal pelaku usaha di daerahnya masing masing, Dan sertifikasi halal ini di buat sebagai pintu terakhir untuk mencegah banjirnya barang dari luar negeri.
Terkait inflasi, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,48% pada Februari 2025. Faktor utama Deflasi ini adalah diskon listrik 50% yang diberlakukan pada Januari–Februari 2025, serta penurunan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam, Namun, beberapa komoditas seperti BBM non-subsidi dan emas perhiasan masih mengalami inflasi.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan terhadap UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal, Indonesia dapat mengambil peran lebih besar dalam industri halal global.
Sementara itu, di Rokan hulu sendiri pengendalian inflasi yang terkendali menunjukkan stabilitas ekonomi dan pasar terutama menjelang hari raya.
Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM mengatakan Langkah-langkah strategis yang diambil diantaranya memantau harga bahan pangan di pasar-pasar yang ada di Rokan Hulu, menjaga ketersediaan bahan pokok seperti beras dan memastikan peredaran bahan pokok sampai ke tingkat konsumen serta mengawasi agar tidak ada oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok (Adv/Pemkab Rohul)
