Detakindonesianews.com, Jakarta 29 Desember 2025 — Isu paradoks energi menjadi sorotan utama dalam agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Gedung Delegasi MPR RI, Jakarta. Forum strategis ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, CEO Katadata Metta Darmaasaputra, serta Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana, untuk membedah solusi atas tantangan besar bangsa: memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus menyelamatkan lingkungan.
Paradoks energi muncul ketika tuntutan kedaulatan dan ketahanan energi nasional berbenturan dengan urgensi perlindungan lingkungan dan komitmen penurunan emisi. Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa transisi energi tidak dapat ditunda dan harus dirancang secara adil, terukur, serta berbasis data.
Eddy Soeparno ,Wakil Ketua MPR RI 2024 – 2029
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa kedaulatan energi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan keberlanjutan jangka panjang. Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah, namun pengelolaannya harus selaras dengan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang.
> “Kedaulatan energi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan lingkungan. Tantangan kita adalah memastikan transisi energi berjalan adil, memperkuat energi bersih, sekaligus menjaga akses energi yang terjangkau bagi seluruh rakyat,” ujar Eddy Soeparno.
Dari sisi data dan kebijakan, Metta Darmaasaputra, CEO Katadata, memaparkan bahwa solusi paradoks energi hanya dapat dicapai melalui kebijakan berbasis data yang transparan dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam memetakan potensi energi terbarukan, efisiensi konsumsi, serta dampak lingkungan.
> “Data memberi kita gambaran utuh: di mana kita bergantung, di mana kita bisa berdaulat, dan bagaimana transisi energi bisa dilakukan tanpa menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi,” jelas Metta.
Sementara itu, Maria Yuliana, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, menyoroti peran strategis media dalam mengawal isu energi yang kompleks agar dapat dipahami publik secara utuh. Ia menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan diskursus energi yang berimbang—antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.
> “Isu energi bukan sekadar isu teknis, tetapi isu masa depan bangsa. Media harus memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat agar kebijakan energi mendapat dukungan dan pengawasan yang sehat,” kata Maria.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan mengenai percepatan energi terbarukan, reformasi subsidi energi, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Forum ini menegaskan bahwa solusi paradoks energi membutuhkan keberanian kebijakan, kekuatan data, dan dukungan opini publik yang terbangun dengan baik.
Agenda Refleksi Akhir Tahun 2025 ini menjadi penanda komitmen MPR RI dan para pemangku kepentingan untuk mendorong kedaulatan energi nasional yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan ramah lingkungan, sebagai fondasi pembangunan Indonesia menuju 2026 dan seterusnya
