Detakindonesianews.com, Jakarta, 30 September 2026— Pemerintah memperkuat pengawasan kawasan maritim Indonesia melalui sinergi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Kolaborasi ini diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA), kapal asing, serta potensi praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia.
Penguatan koordinasi tersebut ditegaskan dalam dialog interaktif yang menghadirkan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., dan Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono. Sinergi kedua instansi dinilai menjadi bagian penting dalam merespons berbagai dinamika pelanggaran hukum di kawasan pesisir, pulau-pulau terluar, dan wilayah perairan Indonesia.
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan pengawasan keimigrasian di wilayah maritim tidak cukup hanya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Pengawasan juga perlu diperkuat terhadap jalur masuk tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
“Pengawasan keimigrasian di wilayah maritim membutuhkan kolaborasi erat. Kami memastikan bahwa setiap orang asing yang beraktivitas di perairan Indonesia memiliki dokumen yang sah dan menaati aturan hukum yang berlaku,” ujar Hendarsam.
Sementara itu, Dirjen PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono menegaskan perlindungan sumber daya kelautan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepentingan negara. Menurutnya, koordinasi dengan Ditjen Imigrasi dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap kapal asing maupun anak buah kapal (ABK) asing yang diduga melanggar ketentuan wilayah dan hukum perikanan.
“PSDKP berada di garda terdepan pengawasan laut. Dengan dukungan keimigrasian, proses penindakan terhadap kapal asing dan penanganan ABK yang tertangkap tangan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan sesuai prosedur hukum,” tegas Pung Nugroho.
Kolaborasi Ditjen Imigrasi dan Ditjen PSDKP tersebut menempatkan pengawasan terhadap orang, kapal, dan aktivitas pemanfaatan sumber daya laut sebagai bagian yang saling berkaitan. Penguatan sinergi di lapangan diharapkan dapat mempersempit ruang bagi aktivitas ilegal sekaligus mendukung perlindungan sumber daya kelautan Indonesia.
Dengan pengawasan yang semakin terintegrasi, pemerintah menargetkan penegakan hukum di wilayah maritim dapat berjalan lebih efektif. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah dan penegakan aturan, tetapi juga perlindungan ekosistem laut serta keberlanjutan mata pencaharian nelayan lokal.
