Detakindonesianews.com, Jakarta, 8 Mei 2026 — Pemerintah bersama asosiasi perunggasan nasional memperkuat sinergi hilirisasi sektor peternakan unggas guna meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Langkah strategis tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk “Peran Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak Melalui Hilirisasi” yang menjadi bagian dari rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan terbesar, AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026, Jumat (8/5/2026), di Seminar Room 1 Hall 5, Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta.
Forum lintas sektoral ini digelar di tengah tantangan serius yang dihadapi industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga pasar, tingginya biaya produksi, hingga dominasi rantai pasok oleh korporasi besar. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia protein hewani nasional.
Dalam forum tersebut terungkap, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian telah menyiapkan alokasi pendanaan besar mencapai Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), fasilitas cold storage, hingga sistem Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengambil alih kembali kewenangan impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM) dari swasta kepada BUMN sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pasokan bahan baku pakan ternak sekaligus melindungi peternak lokal dari gejolak harga global.
Ketua penyelenggara seminar sekaligus perwakilan KPUN, Alvino
Ketua penyelenggara seminar sekaligus perwakilan KPUN, Alvino, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kebutuhan mendesak agar peternak rakyat tidak terus bergantung pada penjualan ayam hidup dan telur mentah yang memiliki risiko tinggi terhadap fluktuasi harga.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegas Alvino.
Ia menambahkan, dana Rp20 triliun yang disiapkan pemerintah diharapkan benar-benar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pascapanen di sentra peternakan rakyat, termasuk RPHU dan cold storage, serta memperkuat penyerapan daging ayam dan telur untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi serta bersinergi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” lanjutnya.
Menurut Alvino, seminar ini memiliki sejumlah tujuan strategis, antara lain merumuskan regulasi terintegrasi dari hulu hingga hilir, memperkuat integrasi usaha peternakan rakyat, menyelaraskan kebijakan kementerian dengan penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan, membuka akses investasi pembangunan RPHU dan rantai dingin, hingga menciptakan ekosistem pasar yang memberi nilai tambah ekonomi bagi peternak rakyat.
Seminar dibagi menjadi dua sesi utama. Sesi pagi menghadirkan sidang pleno bersama gabungan asosiasi peternak seperti PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO guna menyampaikan kondisi riil peternak di lapangan. Sementara sesi siang berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI/Kepala Bapanas, pimpinan Danantara, Dirut PT Berdikari (Persero), Dirut PT AGRINAS, hingga perwakilan Kemendagri dan Kemendes PDTT.
Forum ini juga dihadiri regulator utama, BUMN pangan, asosiasi peternak, organisasi profesi industri, koperasi perunggasan, akademisi, praktisi, serta lembaga pemberdayaan ekonomi rakyat.
Tidak hanya berhenti pada diskusi, seminar AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 menargetkan tiga hasil konkret, yakni kesepakatan nasional penyerapan hasil ternak rakyat oleh BUMN pangan, penyusunan skema pembiayaan pembangunan RPHU dan cold storage bersama Danantara, serta roadmap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berbasis protein hewani untuk mendukung bantuan sosial, penanganan bencana, hingga pemenuhan kebutuhan pangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Alvino juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menjalankan kebijakan impor SBM dan tetap melibatkan asosiasi peternak serta pelaku usaha untuk memastikan distribusi berjalan lancar tanpa memicu gejolak di lapangan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
