Menu ✖

Mode Gelap
Bisnis Logistik Makin Menantang, Cold Space Andalkan 200 Armada dan 700 Kontainer Perkuat Rantai Pasok Jokowi Hadir Bawa Ijazah ke PN Jaktim, Tim Roy Suryo Siapkan 500 Pertanyaan! KRISTA INTERFOOD 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 1.100 Peserta dari 16 Negara dan Bidik 95 Ribu Pengunjung Profesional Dukung Kebutuhan Fisioterapi Berbagai Generasi, Physiorehab Buka Cabang Terbesar di Muara Karang Mogul Burger Buka Gerai di The Breeze BSD, Hadirkan Sensasi Smash Burger dan Minuman Khas Sumatera Soda Badak WeTV Hadirkan Intrik Keluarga Elit Lewat “Sleeping with The Enemy” Rayakan HUT ke-4, Jakarta Bird Land Luncurkan Avessia Audio Journey, Pengunjung Kini Bisa Kenali Keunikan Burung Lewat QR Code Ancol Gratiskan Tiket Masuk 1–12 November 2026, Warga Bisa Nikmati Wisata Pantai Tanpa Bayar

Nasional

KPU Gelar Acara Konsolidasi Kesiapan Pilkada Serentak 2024 syarat akan korupsi

Perbesar

DetakIndonesiaNews, Jakarta – Kegiatan konsolidasi kesiapan Pilkada serentak 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 20 Agustus 2024, diduga kuat menjadi ajang praktik korupsi oleh panitia acara dan beberapa pengurus kantor pusat KPU. Indikasi ini muncul dari berbagai ketidakwajaran dalam pelaksanaan acara yang seharusnya berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pengelolaan keuangan di Komisi Pemilihan Umum (KPU), setiap kegiatan, termasuk diskusi publik dan konsolidasi persiapan Pilkada, harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kewenangan dan tanggung jawab terkait anggaran berada di tangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta bendahara.

Namun, dalam kegiatan konsolidasi nasional yang berlangsung di JCC, muncul dugaan adanya praktik korupsi, khususnya terkait markup anggaran. Panitia penyelenggara diduga bertanggung jawab atas ketidakberesan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Salah satu kejanggalan yang terungkap adalah daftar nama media yang hadir. Meskipun media diberikan daftar nama, tujuannya tidak jelas dan justru menimbulkan kebingungan. Apakah daftar tersebut untuk konsumsi atau apresiasi bagi media? Pertanyaan ini muncul ketika daftar nama media tiba-tiba hilang, menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk menyembunyikan sesuatu dalam laporan kegiatan.

Kasus ini jelas membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk investigasi secara mendalam untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya, dan untuk menindak tegas jika benar terbukti ada unsur korupsi dalam kegiatan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bisnis Logistik Makin Menantang, Cold Space Andalkan 200 Armada dan 700 Kontainer Perkuat Rantai Pasok

6 November 2026 - 10:20 WIB

Rayakan HUT ke-4, Jakarta Bird Land Luncurkan Avessia Audio Journey, Pengunjung Kini Bisa Kenali Keunikan Burung Lewat QR Code

6 November 2026 - 09:51 WIB

Ancol Gratiskan Tiket Masuk 1–12 November 2026, Warga Bisa Nikmati Wisata Pantai Tanpa Bayar

5 November 2026 - 08:24 WIB

KRISTA INTERFOOD 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan 1.100 Peserta dari 16 Negara dan Bidik 95 Ribu Pengunjung Profesional

4 November 2026 - 12:42 WIB

Jagat Satwa Nusantara Berangkatkan Tujuh Merak Hijau ke Taman Nasional Ujung Kulon untuk Dilepasliarkan

3 November 2026 - 14:19 WIB

Trending di Nasional