Detakindonesianews.com, Jakarta – Dinamika politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyerahan surat tersebut menandai langkah politik besar Gibran setelah sebelumnya menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum menuju Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Informasi mengenai pertemuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Memang terkonfirmasi bahwa saat ini Wapres sedang bertemu dengan Presiden di Istana. Ada rencana setelah bertemu Presiden, Wapres akan menuju ke Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut.
Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru sesuai mekanisme konstitusi.
Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut menanggapi kabar pengunduran diri putranya tersebut. Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi menyebut dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa terjadi.
“Iya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika. Itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara,” kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan program yang berpihak kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama.
“Kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” pungkasnya.
Polemik Persyaratan Pendidikan dan Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR
Pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu persoalan hukum dan politik terkait pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Situasi politik semakin berkembang setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan Wakil Presiden yang sebelumnya menjadi sorotan menyusul perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Langkah pengunduran diri ini kemudian menjadi perhatian luas karena terjadi ketika tekanan politik terhadap posisi Wakil Presiden semakin menguat.
MPR Hadapi Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran menjadi awal dari proses konstitusional yang harus ditindaklanjuti oleh lembaga negara terkait.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden, dengan batas waktu paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, tindak lanjut pengunduran diri Gibran bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut mekanisme ketatanegaraan dan keberlanjutan kepemimpinan nasional.
Perkembangan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik, kesinambungan pemerintahan, serta pelaksanaan program-program nasional yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
