Detakindonesianews.com, Jakarta– DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi tersebut menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara memiliki landasan hukum untuk menelusuri, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Persetujuan forum paripurna kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.
Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna.
Dalam proses pembahasan, Panja RUU Perampasan Aset menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Komisi III DPR RI juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025. Berbagai masukan dihimpun dari masyarakat, akademisi, pakar, serta organisasi terkait.
Tak Hanya Korupsi, Sejumlah Kejahatan Lain Masuk Cakupan
Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Pengaturannya tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kejahatan lainnya.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam pemaparan pemerintah sebelumnya menjelaskan, cakupan tindak pidana tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.
Undang-undang tersebut juga mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan.
Kedua pendekatan itu menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
Selain mekanisme perampasan, regulasi ini mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Seluruh proses tersebut diarahkan agar berlangsung secara profesional dan akuntabel.
Untuk mendukung pelaksanaannya, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai pengawasan proses perampasan dan pengelolaan aset, sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
Implementasi Jadi Tantangan Berikutnya
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil kerja panjang DPR bersama pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal.
Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, implementasi aturan ini menjadi perhatian penting. Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, mekanisme perampasan aset juga harus tetap menjamin kepastian hukum, prinsip keadilan, serta perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
[Foto: Dok. DPR RI]
Tim Redaksi Media Detak Indonesia News