Breaking News
DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi hingga Kejahatan Lain Bisa Dirampas NegaraINDOMEDEX 2026 Digelar di PIK 2, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan NasionalHatur Kreasi Buka Kesempatan Promosi Gratis bagi UMKM, Podcast Desil 1 Hadirkan Edukasi Keuangan dengan Sentuhan KomediHorison Hotels Group Kelola 75 Hotel, Siapkan Transformasi Digital dan Cetak Pemimpin Baru Lewat Leadership Summit 2026Hotel Ciputra Jakarta Ajak Pecinta Kuliner Menikmati Menu Spesial Grill FestivalHyundai NEIRA Siap Masuk Pasar Indonesia, SUV Listrik 7 Penumpang Buka Pre-Booking 20 November 2026Ramai Serangan Siber, Lakukan Ini Agar Tetap Aman dan Hemat Pakai QRIS via Dompet DigitalPrimaya Hospital Dorong Gerakan Jakarta Bebas Katarak, Gandeng Pemprov DKI Jakarta dan PERDAMI

Nasional

DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Harta Hasil Korupsi hingga Kejahatan Lain Bisa Dirampas Negara

Perbesar

Screenshot

Detakindonesianews.com, Jakarta– DPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan regulasi tersebut menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana di Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara memiliki landasan hukum untuk menelusuri, menyita, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk korupsi, sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengambil keputusan, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan. Persetujuan forum paripurna kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.

Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir sejak 2008. Sebelumnya, pembahasan tingkat pertama diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dibawa ke rapat paripurna.

Dalam proses pembahasan, Panja RUU Perampasan Aset menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Komisi III DPR RI juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025. Berbagai masukan dihimpun dari masyarakat, akademisi, pakar, serta organisasi terkait.

Tak Hanya Korupsi, Sejumlah Kejahatan Lain Masuk Cakupan

Salah satu substansi penting dalam undang-undang ini adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Pengaturannya tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kejahatan lainnya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej dalam pemaparan pemerintah sebelumnya menjelaskan, cakupan tindak pidana tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak terhadap perekonomian masyarakat luas.

Undang-undang tersebut juga mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni conviction-based forfeiture atau perampasan aset berdasarkan putusan pidana dan non-conviction-based forfeiture atau perampasan aset tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan.

Kedua pendekatan itu menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Selain mekanisme perampasan, regulasi ini mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset terkait tindak pidana.

Pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Seluruh proses tersebut diarahkan agar berlangsung secara profesional dan akuntabel.

Untuk mendukung pelaksanaannya, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai pengawasan proses perampasan dan pengelolaan aset, sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.

Implementasi Jadi Tantangan Berikutnya

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengesahan undang-undang tersebut merupakan hasil kerja panjang DPR bersama pemerintah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia memiliki landasan hukum baru untuk memperkuat upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, implementasi aturan ini menjadi perhatian penting. Efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, mekanisme perampasan aset juga harus tetap menjamin kepastian hukum, prinsip keadilan, serta perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.

[Foto: Dok. DPR RI]

Tim Redaksi Media Detak Indonesia News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

INDOMEDEX 2026 Digelar di PIK 2, Dorong Kolaborasi dan Inovasi Teknologi Kesehatan Nasional

18 Nov 2026 - 11:53 WIB

Hyundai NEIRA Siap Masuk Pasar Indonesia, SUV Listrik 7 Penumpang Buka Pre-Booking 20 November 2026

17 Nov 2026 - 05:23 WIB

Ramai Serangan Siber, Lakukan Ini Agar Tetap Aman dan Hemat Pakai QRIS via Dompet Digital

17 Nov 2026 - 05:03 WIB

Hatur Kreasi Buka Kesempatan Promosi Gratis bagi UMKM, Podcast Desil 1 Hadirkan Edukasi Keuangan dengan Sentuhan Komedi

15 Nov 2026 - 05:11 WIB

Primaya Hospital Dorong Gerakan Jakarta Bebas Katarak, Gandeng Pemprov DKI Jakarta dan PERDAMI

15 Nov 2026 - 04:55 WIB

Trending di Nasional

Ketuk kotak tautan di atas lalu tahan untuk menyalin.