Detakindonesianews.com, Jakarta, 5 Januari 2026 — Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (PIM) menggelar silaturahmi nasional dan konferensi pers pada Senin (5/1/2026) dengan latar keprihatinan mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bencana tersebut menjadi pengingat kuat bahwa agenda pembangunan Indonesia ke depan harus berpijak pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan solidaritas kebangsaan.
Dalam suasana reflektif dan penuh empati, silaturahmi ini dihadiri jajaran Dewan Nasional, tokoh masyarakat, akademisi, serta insan pers. Selain membahas arah gerakan mengisi tahun 2026, Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju juga menyampaikan duka cita serta seruan solidaritas nasional bagi para korban bencana dan pemerintah daerah terdampak.
Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Prof. Dr. Din Syamsuddin, menegaskan bahwa rangkaian bencana alam di awal tahun 2026 harus menjadi momentum koreksi bersama terhadap arah pembangunan nasional.
> “Musibah banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan sekadar peristiwa alam, tetapi juga peringatan keras bahwa pembangunan harus berkeadilan, berkelanjutan, dan bermoral,” ujar Din Syamsuddin.
Ia menekankan bahwa Indonesia yang maju tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kelompok rentan.
> “Indonesia harus maju secara ekonomi, adil secara sosial, dan bermartabat dalam memperlakukan manusia dan alam. Itulah nilai utama yang ingin ditegaskan Pergerakan Indonesia Maju dalam mengisi tahun 2026,” tambahnya.
Sementara itu, Dr. Siti Zuhro, akademisi dan tokoh nasional Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, menyoroti pentingnya kepemimpinan empatik dan kebijakan publik yang responsif di tengah krisis kebencanaan.
> “Bencana yang terjadi di tiga provinsi ini menunjukkan pentingnya negara hadir secara cepat, adil, dan manusiawi. Solidaritas nasional harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana,” kata Siti Zuhro.
Menurutnya, tahun 2026 harus menjadi titik penguatan konsolidasi sosial dan politik bangsa.
> “Indonesia yang bermartabat adalah Indonesia yang mampu melindungi warganya, mengurangi risiko bencana, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan,” ujarnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju menegaskan komitmen untuk mendorong kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia usaha—dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan keadilan sosial.
Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan keprihatinan atas musibah banjir dan tanah longsor sebagai panggilan bersama untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan kerja nyata. Dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan sebagai pijakan, Indonesia diyakini mampu melangkah menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
