Detakindonesianews.com, Jakarta 13 Januari 2026 — Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) menegaskan bahwa awal tahun 2026 menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk memperkuat kerukunan nasional di tengah meningkatnya tekanan sosial, ekonomi, dan politik. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan ketetapan sekaligus karunia Ilahi yang harus dirawat secara sadar dan terencana, bukan dibiarkan berjalan alamiah tanpa rekayasa kebijakan dan keteladanan kepemimpinan.
CDCC menilai, meskipun persatuan dan kesatuan bangsa masih relatif terjaga, berbagai gejala keretakan sosial mulai terlihat. Sentimen primordial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA), yang kerap dipicu oleh ketimpangan sosial-ekonomi dan tarik-menarik kepentingan politik, berpotensi berkembang menjadi konflik yang sulit dikendalikan. Situasi ini menjadi semakin berbahaya ketika disharmoni horizontal antarwarga bertemu dengan disharmoni vertikal antara rakyat dan pemerintah.
“Jika ketegangan sosial dibiarkan dan ketidakadilan ekonomi terus berlarut, maka stabilitas nasional dan integrasi bangsa berada dalam ancaman nyata,” tegas CDCC dalam Resonansi Awal Tahun 2026.
Ketidakpuasan Sosial 2025, Peringatan Serius bagi 2026
CDCC memandang gelombang demonstrasi masyarakat pada Agustus hingga awal September 2025 sebagai sinyal serius ketidakpuasan publik. Aksi-aksi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan ekonomi yang meluas, kecemasan kelas menengah, serta memburuknya kondisi kelompok informal dan masyarakat bawah.
Pemicu langsung berupa penolakan terhadap tunjangan baru anggota DPR, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah, serta persepsi publik atas lemahnya kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan kenaikan biaya hidup. Secara ekonomi politik, hal ini menunjukkan adanya krisis persepsi keadilan publik dan distribusi ekonomi yang belum merata.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tetap positif dengan inflasi yang relatif terkendali, CDCC menilai kualitas pertumbuhan masih rendah. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal, lambannya produktivitas, serta ketergantungan pada konsumsi domestik dan komoditas menjadi tantangan utama. Sektor manufaktur dan teknologi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan baru, sementara kinerja ekspor Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam.
“Tahun 2026 akan menjadi ujian kualitas kepemimpinan ekonomi nasional. Stabilitas politik hanya bisa dijaga melalui reformasi ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan pertumbuhan berkualitas,” demikian pernyataan CDCC.
Politik Nasional Rentan, Kepemimpinan Jadi Kunci
CDCC menilai politik nasional Indonesia masih bersifat rentan dan mudah mengalami guncangan. Pengalaman perubahan kekuasaan besar pada 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa instabilitas dapat muncul secara tiba-tiba ketika akumulasi masalah sosial, ekonomi, dan politik tidak tertangani.
Liberalisasi politik pasca-amandemen UUD 1945, sistem multipartai, serta pertautan kuasa ekonomi dan politik telah melahirkan budaya politik yang cenderung pragmatis dan elitis. Akibatnya, politik nasional belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen manajemen kebangsaan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur.
Dalam konteks ini, CDCC menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah strategis dan visioner sebagai prajurit-negarawan, guna memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian bangsa dalam budaya, sebagaimana semangat Trisakti.
Krisis Global dan Tanggung Jawab Moral Indonesia
Selain persoalan domestik, CDCC menyoroti krisis global yang ditandai konflik berkepanjangan, penderitaan kemanusiaan, serta menguatnya politik kebencian berbasis identitas, termasuk Islamofobia. Kekerasan yang dilegitimasi atas nama politik dan agama tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak nurani kemanusiaan global.
CDCC menegaskan bahwa dialog yang jujur, kolaborasi global yang berkeadilan, serta keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan universal adalah satu-satunya jalan ke depan. Organisasi masyarakat sipil dan tokoh lintas agama dituntut menjadi penuntun nurani publik dalam merawat harapan dan membangun jembatan damai.
Agenda Strategis CDCC 2026
Sebagai bagian dari komitmen nyata, CDCC menyiapkan sejumlah agenda strategis sepanjang 2026, antara lain:
- Peringatan World Interfaith Harmony Week (WIHW) dan International Day of Human Fraternity (IDHF) pada 8 Februari 2026 bersama Inter Religious Council Indonesia dengan fasilitasi DPD RI.
- Dialog Pemuda Lintas Agama ASEAN di Dili, Timor Leste, pada Mei 2026, bekerja sama dengan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta.
- Majelis Cendekiawan Madani Malaysia–Indonesia (MCM Malindo) II di Jakarta pada Agustus 2026 atas inisiatif Ketua CDCC Prof. Dr. Din Syamsuddin.
